Komisi V DPR RI Memastikan Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas Berjalan Sesuai Tahapan

SUARABERITAINDONESIA.COM

BOGOR -- Dengan selesainya Detail Desain Pengendalian Banjir Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, maka berikutnya masuk pada tahapan LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian PUPR.

Kajian LARAP direncanakan mulai Maret 2023 dan selesai bulan Juli 2023.Setelah itu Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab melakukan penyiapan lahan dan selanjutnya pekerjaan konstruksi dimulai oleh Kementerian PUPR.

Demikian paparan Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Bob Arthur Lombogia, M.S, pada saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kunjungan yang diinisiasi Mulyadi, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra ini dilakukan pada Kamis, 9 Februari 2023. Terdapat 13 anggota Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Delegasi Robert Rouw.

Mereka didampingi pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) termasuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Ir.R.R.Bambang Heri Mulyono, M.Si.

Juga turut mendampingi dari Pemda Kabupaten Bogor serta Kepala Desa Bojongkulur.

Ketua KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) Puarman yang mewakili masyarakat korban banjir menyampaikan kondisi sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang sangat memprihatinkan.

Diantaranya, banyak tanggul yang rapuh dan bocor serta terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai.

Puarman menyampaikan tuntutan masyarakat korban banjir agar segera dilakukan percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas.

Kunjungan kerja spesifik ini diawali dengan peninjauan tanggul yang sudah tiga kali amblas dan penanganannya masih bersifat tanggap darurat berupa karung pasir.

Dalam paparannya, Puarman menyampaikan apresiasi kepada BBWSCC yang telah melakukan respon cepat penanganan tanggap darurat di sungai Cileungsi dan Cikeas.

Namun beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan solusi permanen agar banjir tidak terjadi lagi.

Di sela-sela kunjungan tersebut, tokoh Desa Bojongkulur Ambar Retnowati menyampaikan tekadnya akan memperjuangkan anggaran penyiapan lahan yang menjadi kewajiban Pemda Kabupaten Bogor.

Kunjungan kerja spesifik ini merupakan kelanjutan audiensi Ketua KP2C dan Kepala Desa Bojongkulur ke Komisi V DPR RI beberapa waktu yang lalu.

(Read one/ Red.)

Sumber : KP2C