Minta Percepatan Normalisasi Sungai CILEUNGSI - CIKEAS

SUARABERITAINDONESIA.COM

BOGOR - Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kembali menyambangi Komisi V DPR RI meminta percepatan normalisasi sungai Cileungsi Cikeas.

Kepala Desa Firman Riansyah yang didampingi Ketua KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) Puarman diterima oleh Mulyadi, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Senayan.

Kades Firman membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri PUPR melalui komisi V DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta.

Selanjutnya Mulyadi pada saat rapat langsung menyerahkan surat Kades Bojongkulur kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan Kades Bojongkulur, yaitu:

A. Memberikan apresiasi dan mendukung penuh program pengendalian banjir komprehensif yang direncanakan BBWS Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR di Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas

B. Meyakini jika design pengendalian banjir terintegrasi telah terealisasi semuanya, maka banjir akan terkendali.

Penanganan tersebut adalah:

a. Normalisasi sungai

b. Perkuatan tebing sungai

c. Revetment

d. Tanggul

e. Pengerukan

f. Situ dan Waduk

Selanjutnya Kades Firman mengajukan beberapa permohonan, yaitu:

1. Percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas pada lokasi-lokasi yang dapat dikerjakan tanpa pembebasan lahan.

2. Penanggulangan sementara (emergency construction) pada titik lokasi rawan banjir dengan membangun:

-Tanggul - tanggul

-Perkuatan tebing tanpa pembebasan tanah

-Pengerukan badan sungai

-Jembatan

Ketua KP2C Puarman juga menyampaikan usulan:

1. Percepatan rencana pembangunan:

-Bendungan Narogong

-Long Storage Garuda, Desa Dayeuh

-Kolam Retensi lainnya

2. Revitalisasi bendung Bekasi salah satunya dengan menurunkan permanen TMA (Tinggi Muka Air) bendung sekitar 2 meter.

Seperti diketahui saat ini program normalisasi masuk tahap STUDI LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian PUPR.

Selanjutnya penyiapan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan pekerjaan konstruksi dibiayai APBN melalui Kementerian PUPR.

Terkait penyiapan lahan normalisasi sungai, tokoh Desa Bojongkulur Ambar Retnowati bertekad akan memperjuangkan anggarannya di Pemda Kabupaten Bogor

( Read one)